Perguruan Tinggi Indonesia dan ASEAN Bekerjasama Mengembangkan Kerangka dan Pengakuan Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Era Digital

Seminar mengenai Kerangka Kualifikasi dan Pengakuan Kualifikasi di Era Digital diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman peran kerangka kualifikasi nasional dan regional ASEAN dalam memastikan pengakuan gelar, keterampilan dan kompetensi di pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan era digital.

Seminar yang diselenggarakan di Le Meridien, Jakarta, tanggal 25-26 Juni 2019 ini merupakan program kerja sama ASEAN dan Uni Eropa dalam konsorsium The European Union Support to Higher Education in the ASEAN Region (SHARE). Konsorsium ini terdiri dari ASEAN bersama British Council sebagai pimpinan, Campus France, the German Academic Exchange Service (DAAD), Nuffic, the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQ).

Pemangku kepentingan nasional dan regional, termasuk anggota panitia Kerangka Kualifikasi Referensi ASEAN menghadiri seminar ini untuk mengeksplorasi tantangan digitalisasi terhadap rekognisi pendidikan tinggi. Bersama ahli dari Eropa dan ahli internasional lainnya, peserta akan mendiskusikan berbagai kerangka yang telah ada dan menggali bagaimana SHARE dapat berkontribusi pada pembinaan potensi-potensi yang ada di masa mendatang.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Indonesia, Prof. Dr. Mohammad Nasir, menggambarkan Kerangka Kualifikasi Indonesia (Indonesian Qualification Framework – IQF) dan penerapannya dalam pengakuan di seluruh perguruan tinggi. Pada tingkat nasional, IQF berperan sebagai referensi netral yang memperbolehkan perbandingan hasil pembelajaran dari pendidikan formal ataupun non-formal, dan juga hasil pembelajaran yang tercapai melalui pengalaman bekerja.

“Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan itu dalam hal ini akreditasi,” ujar Menristekdikti.

Kerangka kualifikasi juga memberi masukan berharga dalam menciptakan standar dan kriteria nasional yang memfasilitasi pengakuan keterampilan dan kualifikasi yang telah didapatkan para pelajar. Selain itu, kerangka itu harus mampu mendorong keselarasan pembelajaran dan hasil pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri. “Upayanya adalah ‘staff mobility‘, di mana dosen Indonesia bisa berkolaborasi dengan dosen yang ada di luar negeri, begitu juga dosen yang ada di luar negeri bisa datang ke Indonesia,” tambah Nasir.

Sementara itu, Direktur Hubungan Eksternal ASEAN, Bala Kumar Palaniappan, menyoroti aspirasi kawasan ASEAN untuk memfasilitasi mulusnya pergerakan tenaga kerja terdidik dalam ASEAN melalui harmonisasi dan standardidasi. Mengingat bahwa ASEAN memiliki sekitar 7.000 perguruan tinggi, penjamiman mutu dan pengakuan gelar yang adil sangat penting dalam menciptakan ruang bersama untuk pendidikan tinggi ASEAN.

“Karenanya, diperlukan landasan bersama untuk kepercayaan yang difasilitasi oleh kerangka kualifikasi,” terangnya.

Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, Francisco Fontan, menerangkan bahwa SHARE berkomitment untuk membangun harmonisasi pendidikan tinggi dI Kawasan ASEAN. Tujuannya untuk memperkuat dan menyebarluaskan Kerangka Kualifikasi Referensi ASEAN (ASEAN Quality Reference Framework – AQRF) dan Kerangka Penjaminan Mutu ASEAN (ASEAN Quality Assurance Framework – AQAF) dengan fokus pada bidang pendidikan tinggi. Dalam kerangka dialog dan kerja sama antara dua kawasan, para mitra Eropa berbagi pengetahuan dan pengalaan lapangan dari Proses Bologna (Bologna Process) dan mengembangkan program-program yang sudah berjalan di Kawasan ASEAN, terutama pencapaian Panitia AQRF dan Jaringan Penjaminan Mutu ASEAN (ASEAN Quality Assurance Network – AQAN).

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Ismunandar turut menjadi pembicara pertama dalam seminar ini. Ia menjelaskan kondisi kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, dari 28.558 program studi yang ada di Indonesia, hanya 13.1% memiliki akreditasi A. “Sisanya sebesar 41,8% terakreditasi B, dan 19,5% terakreditasi C. Masih ada juga sekitar 25,5% program studi yang belum terakreditasi,” jelasnya.

Kemenristekdikti terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi itu melalui beragam upaya. Ismunandar menjelaskan mengenai program Pendidikan Tinggi Asuh yang telah dijalankan oleh Direktorat Penjaminan Mutu. Program ini mendorong pendidikan tinggi yang telah terakreditasi dengan baik (A), untuk mengasuh perguruan tinggi yang akreditasinya masih buruk.

Selain itu, program mobilitas mahasiswa atau pertukaran mahasiswa didorong untuk menciptakan iklim pendidikan tinggi yang baik. Beberapa program untuk meningkatkan mobilitas itu ialah Permata (nasional), ASEAN Mobility for Student, ASEM Joint Curriculum, Credit Transfer ASEAN +3, Europe and Other Countries.

Di lain sesi, Prof. Aris Junaidi berbicara mengenai upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Yaitu untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat.

Seminar regional ini merupakan lanjutan dari program kerja sama sebelumnya antara Kemenristekdikti dan SHARE Uni Eropa mengenai Dialog Internasional tentang Penjaminan Mutu dan Kerangka Referensi ASEAN pada bulan Februari 2017. Tujuan program kerja sama selaras dengan fungsi dan kebijakan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, terutama Direktorat Penjaminan Mutu, sehingga akan mempercepat pembangunan kebijakan dalam kerangka kualifikasi dan penjaminan mutu untuk pendidikan tinggi di Indonesia. (HKLI/MFR)

 Referensi : https://belmawa.ristekdikti.go.id/2019/06/26/perguruan-tinggi-indonesia-dan-asean-bekerja-sama-mengembangkan-kerangka-dan-pengakuan-kualifikasi-pendidikan-tinggi-di-era-digital

 

 

Share this post

  • Info Terbaru
  • Agenda Terdekat